Bupati Salurkan Bantuan Pada Korban Kebakaran

By on

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, S.H, menyalurkan bantuan bagi para korban kebakaran di kediaman dinasnya, Selasa (11/6) pagi. Dana bantuan yang disalurkan Bupati kepada para korban merupakan dana sumbangan dari para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kapuas Hulu dan berbagai pihak lainnya. “Hari ini penyerahan bantuan khusus bencana kebakaran di Jongkong dan Putussibau Utara. Dana ini yang terkumpul dari semua donatur kepala dinas, kepala bagian, perbankan dan pihak lain. Bantuan dari pemerintah dari BPBD tanggap darurat, mungkin ada belasan juta,” ujarnya.

Bupati menuturkan, sebelumnya ada Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang mengatur tentang bantuan bencana. Hanya saja dari aturan tersebut, jumlah bantuan sudah dirasa tidak sesuai lagi untuk keadaan saat ini, sebab itu Perbup terkait dilakukan perubahan. “Ada Perbup yang berubah, dulu Pemda hanya bisa bantu Rp 2 juta, ini malu menyerahkannya. Perbup itu kemudian dirubah, maka bantuan diberikan dengan perhitungan khusus, jadi paling tidak belasan juta bantuannya,” papar Bupati Kapuas Hulu.

Ia menegaskan pula, bantuan kebakaran dari pihaknya tidak mungkin menyelesaikan permasalahan para korban sepenuhnya. Akan tetapi, setidaknya Pemerintah ada berbuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan para penerima bantuan. “Kami turut perihatin banyak musibah di Kapuas Hulu selama delapan tahun terakhir, ada musibah tenggelam dan kebakaran. Ini sebetulnya peringatan bagi kita semua, jangan lalai. Sebab itu pada safari ramadhan lalu, kami selalu ingatkan masyarakat agar tidak lalai terhadap kompor dan lainnya,” tegas Bupati.

Disisi lain, Bupati mengapresiasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu. Menurutnya, BPBD sudah bekerja dengan baik dalam menyikapi berbagai kejadian bencana yang telah terjadi. “BPBD cukup tanggap mengatasi masalah bencana dan sebagainya,” ujarnya.

Bupati menegaskan agar kedepan bagi aparatur desa, camat atau instansi berwenang, apabila hal darurat segera atasi tidak perlu menunggu surat. Sebab Pemerintah kabupaten tidak bisa selalu menggapai perkembangan di desa, contoh seperti ada warga yang busung lapar, masalah banjir dan sebagainya. “Jadi kita harus aktif, mulai dari desa harus segera menangani dulu, mendata korban dan melaporkannya ke kecamatan dan kabupaten. Kalau kita sama-sama aktif permasalahan dilapangan isyaallah dapat cepat terselesaikan,” papar Bupati.

Untuk bantuan bagi korban, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah sanggat membutuhkan data-data yang akurat. Apabila tidak ada data tersebut Pemerintah tidak bisa membantunya. (Tim KIP)

About KIP