Kerjasama Penyelesaian Hukum Perdata dan TUN

By on

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu kembali melanjutkan kesepakatan bersama tentang penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (TUN). Acara penandatanganan kesepakatan bersama tersebut berlangsung di pendopo Bupati Kapuas Hulu, Kamis (23/5) kemarin.

Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menjelaskan kegiatan itu sebagai tindaklanjut dari kesepakatan kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya antara Pemkab dan Kejari Kapuas Hulu.

“Kerjasama ini dituangkan dalam kesepakatan bersama tentang penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara,  ketentuan yang berlaku” jelas AM Nasir.

Dengan kerjasama tersebut, Pemkab Kapuas Hulu bisa mendapat bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum dari Kejari Kapuas Hulu. Contoh, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah membantu dalam penyelesaian kasus PTUN dengan menunjuk pihak Kejari sebagai pengacara negara.

Kajari Kapuas Hulu Selamet Riyanto menjelaskan kesepakatan kerjasama ini dilandasi dengan berbagai peraturan perundang – undangan. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memerlukan dukungan teknis, namun perlu juga dukungan yuridis, antara lain partisipasi Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga pemerintah untuk menjaga, melaksanakan setiap program pembangunan tersebut sesuai perundang – undangan yang berlaku,” terang Kajari Slamet Riyanto.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kejaksaaan Negeri memiliki tugas dan tanggungjawab mendukung semua program pemerintah sesuai tugas dan kewenangannya. Oleh karenanya kata Slamet, Kejaksaan Negeri dari pusat sampai daerah dilibatkan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional maupun maupun proyek strategis di daerah.

“Dalam peraturan itu, salah satunya memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk memberikan pendampingan, pertimbangan hukum yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan proyek strategis tersebut,” ulasnya.

Pihaknya tambah Slamet, melalui jaksa pengacara negara diminta melakukan pendampingan, sehingga setiap program pemerintah berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pendampingan penyaluran dana desa agar tepat sasaran.

Beberapa point’ kesepakatan kerjasama antara Kejari dan Pemkab Kapuas Hulu, diantaranya kerjasama untuk penyelesaian masalah hukum yang dihadapi pihak pertama di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai tugas pokok dan fungsi dan peran Kejari berdasarkan peraturan dengan pemberian bantuan hukum secara langsung oleh pihak kedua pada pihak pertama atau bersama-sama dengan unsur pihak pertama dalam penyelesaian perkara tertentu. Selanjutnya pemberian pertimbangan baik teknis maupun non teknis terhadap maslah hukum yang dihadapi pihak pertama dan pemberian pelayanan hukum. (Tim KIP)

About KIP