BPS Kapuas Hulu Gelar FGD Bahas Satu Data Indonesia

By on

Bertempat di Aula Bank Pembangunan Daerah cabang Kapuas Hulu, 18 Oktober 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu gelar diskusi bertema Dengan Satu Data Kita Dukung Pembangunan Berkelanjutan. “Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik, baik statistik dasar maupun statistik sektoral sebagai indikator capaian pembangunan berkelanjutan.” Ujar Andini Mardiana, SST,MT., selaku ketua panitia acara FGD.

Harapan dari kegiatan FGD, lanjut Andini, adalah adanya satu data yang dapat digunakan untuk monitoring capaian indikator pembangunan berkelanjutan. Sekretaris Daerah, Ir. H. Muhammad Sukri, dalam kata sambutan sekaligus membuka diskusi satu data mendukung pembangunan berkelanjutan mengatakan, masalah penduduk di Kapuas Hulu bermacam-macam. Di antaranya pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Satu data dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan.

“Selama ini instansi di Kapuas Hulu, dalam menyampaikan data, masing-masing berbeda, masih simpang siur dalam menyampaikan jumlah penduduk data dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). BPS dan Dukcapil khusus penduduk yang dipakai pemerintah menerbitkan data akurat yang dipakai Dukcapil sejumlah indikator perlu dikonsep dan definisi.” Ujarnya.

Konsep indikator global Sumber Daya Manusia. Penting FGD mendukung target tercapai. Meminimalisir berbagai kendala. Harapannya tak ada data yang berbeda. BPS dan Sosial. Setiap kecamatan lembaga sosial mengupdate. Diskusi diharapkan tercipta, tercapai kesepakatan mencapai satu data hingga tidak ada perbedaan.

Bertindak sebagai narasumber adalah Hasnani Rangkuti, Phd. Sebagai Kepala Subdirektorat Statistik Perumahan dan Kesehatan BPS RI, Indra Kumara sebagai Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, serta Alukmanul Hakim, S. STP. Sebagai Kepala Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika Kabupaten Kapuas Hulu. Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 65 peserta yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, camat, wartawan, beserta pegawai BPS Kabupaten Kapuas Hulu.

“Peran BPS dalam pengukuran pencapaian implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan adalah, menyediakan data atau indicator untuk monitoring capaian implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Melakukan pengembangan kegiatan survei atau sensus dalam rangka mendukung penyediaan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum tersedia.” Ujar Hasnani Rangkuti.

“Beberapa produk data pembangunan Kapuas Hulu di antaranya, Kapuas Hulu Dalam Angka yang diterbitkan BPS, Data Pokok Kabupaten diterbitkan Diskominfotik.” Ujar Indra Kumara. Indra Kumara juga menyampaikan, perbedaan data yang disampaikan dari masing-masing instansi. Seperti perbedaan jumlah penduduk, hal ini disebabkan oleh konsep dan metodologi yang berbeda. Dalam bukunya Kapuas Hulu Dalam Angka 2018 total jumlah penduduk 254.712, sedangkan Dukcapil Desember 2017 totalnya 238.797. Kedepannya sesuai arahan dari pusat gunakan satu data untuk menuju Kapuas Hulu HEBAT (Harmonis, berdaya saing, dan lebih sejahtera).

Alukmanul Hakim memaparkan permasalahan dalam pengumpulan data ialah, terlambat mengembalikan Form Isian yang mengakibatkan keterlambatan untuk menginput Data. Data yang telah disampaikan masih ada masalah baik isi data maupun penjumlahan. Jumlah Form yang terisi data tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan yang diminta. Keterbatasan Tenaga Pengelola data (Admint Data) pada masing-masing OPD.

Setelah berhasil mencapai target pembangunan milennium (millennium development goals) di tahun 2015, Indonesia berkomitmen untuk ikut mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sampai dengan tahun 2030. Pembangunan berkelanjutan sendiri melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, tetapi juga organisasi masyarakat sipil dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta pakar dan akademisi.

Dalam sgd’s terbagi dalam 17 tujuan, 94 target, dan 319 indikator. Dari 319 indikator tersebut, 189 indikator dihasilkan dari kementerian/ lembaga (K/L), 97 indikator dihasilkan oleh BPS, dan 39 indikator dihasilkan oleh BPS bersama K/L. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara BPS dengan K/L yang dalam lingkup kabupaten adalah pemerintah daerah untuk bersama menghasilkan indikator/ data sebagai alat monitoring capaian implementasi pembangunan berkelanjutan.

By : KIM Juragan

 

About kim juragan